Jakarta, MimbarBangsa.co.id — Fuad Bawazier, mantan menteri keuangan era Presiden ke-2 Indonesia Soeharto meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kapan seluruh utang negara bisa dilunasi. Begitu juga dengan sumber-sumber pembayaran utang tersebut.
Pasalnya, menurut Fuad, selama ini pemerintah hanya bisa memberikan narasi bahwa jumlah utang negara terkendali dan aman. Hal ini ditunjukkan dengan rasio utang yang masih di bawah 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Adapun, jumlah utang pemerintah sebesar Rp6.625,43 triliun pada Agustus 2021. Jumlahnya setara 40,85 persen dari PDB Indonesia.
“Nah, ini yang bikin terkecoh, karena selama ini yang disampaikan utang terkendali. Padahal itu mesti dijelaskan, terkendali ini harusnya artinya harus lunas kapan, akan turun mulai kapan?” kata Fuad di diskusi virtual Narasi Institute, Jumat (8/10).
Sayangnya, menurut Fuad, pemerintah tidak pernah menjelaskan soal hal ini. Pemerintah, katanya, hanya kerap mengeluarkan narasi terkendali dan aman tanpa membeberkan seperti apa pengelolaan utang secara jangka panjang.
“Padahal kalau betul mau menyelamatkan, jelaskan terkendalinya itu bagaimana. Kalau memang berpikir jangka panjang, jangan meninggalkan bom waktu ke depannya. Ini kan tidak pernah dijelaskan,” tuturnya.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan klaim pemerintah yang selalu membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara-negara lain yang dianggap lebih tinggi. Padahal, menurutnya, rasio tersebut sejatinya tetap harus diukur dengan kemampuan masing-masing negara.
“Selama ini hanya bisa bilangnya negara ini (rasio utangnya) 100 persen (dari PDB), negara itu 200 persen, itu tidak ada kaitannya,” pungkasnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
