by

Terungkap, Edhy Prabowo Tidak Puas Kuota Awal Eksportir Benur

Jakarta, MimbarBangsa.co.id Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo disebut tidak puas dengan ditetapkannya kuota awal bagi para perusahaan untuk melakukan pengelolaan hingga ekspor benih bening lobster alias benur yang berjumlah 139 juta ekor. Hal itu diungkapkan mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa Edhy Prabowo dan dua staf khususnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan kepada Zulficar Mochtar mengenai kuota awal bagi para perusahaan yang mendapat jatah budidaya hingga ekspor benur.


“Berdasarkan surat dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia tanggal 8 April itu diarahkan kepada menteri itu menggambarkan bahwa yang bisa dikelola bukan bisa diekspor, yang bisa dikelola 139 juta,” kata Zulficar dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Baca juga :  KPK Dalami Proses Penunjukkan Vendor Bansos

Zulficar menjelaskan penentuan kuota 139 juta itu berasal dari rekomendasi Komnas Kajiskan (Komite nasional pengkajian sumber daya ikan) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

“Jadi Komnas Kajiskan ini komite nasional yang dibentuk setiap tahun oleh Menteri yang berisi individu-individu yang memiliki kecakapan keilmuan dalam bidang stok menajemen sumber daya perikanan, ini yang merekomendasikan kepada BRSDM, BRSDM baru bisa mengeluarkan rekomendasi ini,” jelasnya.

Namun, kata Zulficar, Edhy Prabowo dianggap tidak puas dengan penetapan kuota awal sebesar 139 juta. Bahkan banyak pihak yang tidak puas termasuk di dalamnya penasihat dan staf khusus Edhy.

Baca juga :  Sebelum Firli Bahuri Dilantik, Penasihat KPK ini Memilih Mundur

“Setahu saya banyak pihak yang tidak puas, jadi pak menteri sebagian penasihat kemudian sebagian tim yang dibentuk, jadi pak menteri itu ada tim penasihat, ada juga tim pemangku kepentingan, ada staf ahli, ada staf khusus itu sebagian tidak merasa puas dengan angka ini karena mereka sering merujuk ke nilai miliaran-miliaran yang seharusnya ada tersebut,” ungkapnya.

Hal itu terungkap, kata Zulficar, usai dirinya menghadiri rapat koordinasi di Widya Chandra pada tanggal 12 Mei. Dalam rapat tersebut Edhy digambarkan cukup kesal dengan keputusan dan penetapan kuota hanya untuk 139 juta saja. Menurut Edhy saat itu, kata Zulficar jumlah kuota seharusnya dapat lebih dari yang ditetapkan tersebut.

“Jadi saya menangkap ada ketidakpuasan dan beberapa penasihat menggambarkan hal yang sama artinya sebenarnya mereka berharap benih lobster ini bisa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan tapi kalau hanya 100 juta, 139 juta tidak seperti yang diharapkan karena kondisinya katanya sangat banyak,” katanya.

Baca juga :  Gandeng KPK, Mendagri Ingin Ada Transparasi Kebijakan Daerah

Selang beberapa bulan, kata Zulficar, terjadi penambahan kuota dengan total 418 juta. Namun Zulficar mengaku tidak mengetahui proses penambahan kuota tersebut karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP.

“Saya belakangan baru dapat informasi dari media bahwa bulan September itu ada perubahan kuota baru di mana jumlah yang dibolehkan itu menjadi 418 juta. Ini berdasarkan keputusan menteri yang ditandatangani oleh pak Sekjen kalau tidak salah, menggambarkan sekarang 418 juta tapi saya tidak ikut lagi diprosesnya, hanya tahu disitu,” katanya.

 

Sumber: BeritaSatu.com




Comment