by

Skandal Suap Joko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Hadapi Sidang Tuntutan

Jakarta, Mimbar Bangsa – Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait penghapusan nama Joko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan terdakwa mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, Senin (15/2/2021). Agenda persidangan pada hari ini mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Ya sidang tuntutan dari JPU terhadap Pak Irjen Napoleon. Saya pagi jam 09.15 WIB telah tiba di PN Jakarta Pusat, karena sidangnya jam 10 pagi,” kata Kuasa Hukum Irjen Napoleon Bonaparte, Santrawan T Paparang saat dikonfirmasi, Senin (15/2/2021).


Santrawan berharap kliennya dapat dituntut bebas oleh JPU. Santrawan mengklaim, berdasarkan fakta persidangan, Napoleon Bonaparte tidak terbukti menerima suap dari Joko Tjandra melalui perantara rekannya yang juga pengusaha Tommy Sumardi sebagaimana dakwaan Jaksa.

“Sesuai fakta yang terungkap dalam sidang, maka seharusnya JPU tuntut bebas klien kami Irjen Napoleon, sebab terbukti dalam persidangan bahwasanya klien kami Irjen Napoleon sama sekali tidak terbukti menerima uang dari Tommy Sumardi,” kata Santrawan.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri menerima suap sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu dari Joko Tjandra selaku terpidana dan buronan perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali. Uang tersebut diberikan Joko Tjandra kepada Napoleon melalui perantara Tommy Sumardi.

Perbuatan Napoleon dilakukan bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Dalam surat dakwaan, Brigjen Prasetijo turut menerima aliran uang senilai USD 150 ribu dari Joko Tjandra melalui Tommy Sumardi.

Suap itu diberikan agar Napoleon dan Prasetijo Utomo menghapus nama Joko Tjandra dari Datar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dibeberkan Jaksa, Napoleon memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi untuk menghapus nama Joko Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM).




Comment