by

Ombudsman Banten : Pelayanan Prima kunci terwujudnya Zona Integritas WBK-WBBM 


 

 


SERANG, MIMBAR BANGSA Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan menyatakan apresiasi dan dukungannya ketika membuka materi pada acara Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten.

Dedy Irsan berbincang dengan R. Andika Dwi prasetya 

Senin, 10 Augustus 2020, Dedy Irsan, berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten didampingi dengan Asisten Pemeriksaan Laporan, Dessi Firizki dan Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Sirojudin.

Sebelum memberikan pembekalan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dipandu langsung oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten, R Andika Dwi Prasetya untuk meninjau sarana dan prasarana yang berada di ruang pelayanan kementerian hukum dan ham seperti pengecekan ketersediaan loket pelayanan, ruang tunggu, keberadaan petugas pelayanan yang berkompeten, ruang pengaduan, kotak dan mekanisme pengaduan, fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

ketersediaan informasi mengenai standar pelayanan, serta pengecekan mesin nomor antrian, terkait hal tersebut Dedy Irsan menilai bahwa sarana dan prasarana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten sudah baik.

Dedy Irsan menambahkan bahwa “peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu kunci terwujudnya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut haruslah juga berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan”.

Selanjutnya Dedy Irsan menyampaikan harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap upaya yang sudah dilakukan agar Komitmen untuk menciptakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta diharapkan tidak hanya bersifat sementara namun harus dideklarasikan betul-betul dan berkelanjutan.

Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten, R Andika Dwi Prasetya dalam arahannya menyampaikan bahwa peningkatan dan pemenuhan atas sarana dan prasarana di ruang pelayanan serta ketersediaan petugas layanan yang berkompeten merupakan fokus yang benar-benar harus direlisasikan agar dapat terwujudnya rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten. Andika juga mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman atas acara pembekalan dan penguatan yang telah diberikan bagi jajaran khususnya pada Pokja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten.

Pedoman Pembagunan Zona integritas menuju WBK dan WBBM harus berpedoman kepada Permenpan RB RI no.10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB No 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan memperhatikan 6 Komponen Pengungkit dan 2 Komponen Hasil yang harus dicapai oleh Kanwil Kemenkumham Banten ujar Dedy. (FN)


Comment