by

Minimnya Pelayanan Publik di Kota Depok, Cerminkan Pemimpin Tak Bervisi


Depok, MimbarBangsa.co.id — Ekslasi politik di Kota Depok, dimana berlangsungnya proses pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember mendatang, yaitu dengan mengusung tema kualitas layanan publik di Kota Depok terus menjadi sorotan utama. Dan “Warga Depok Harusnya Dilayani, Bukan Mengemis” diangkat dalam webinar Gerakan Depok Berubah (GDB), Sabtu (28/11/2020).

Menurut Aktivis Perempuan Anis Hidayah, mengatakan bagaimana seharsunya kota dalam memberikan pelayanan terhadap public, harus  inklusif, accessible, non diskrimatif, ramah, dan berperspektif HAM seperi memperhatikan kaum difabel, ramah anak, ibu hamil dan sebagainya.


Sementara, Drs. H. Sariyo Sabani, MM menjelaskan, mantan birokrat di Kota Depok mengungkap fakta kemacetan di Sawangan, Citayam, dan beberapa tempat lain yang sampai kini dibiarkan saja.

“Menurut saya ini soal kelemahan visi dan inisiatif  pemimpin. Lha kalau dirasa kurang, mengapa tidak dibangun bertahap?” ujar Sariyo.

Lanjutnya, ia mencontohkan soal pelebaran jalan di Sawangan. Seperti diketaui dengan alasan lebih membutuhkan ruas jalan baru, bulan Maret 2016, Walikota Depok Mohammad Idris malah menolak pelebaran Jalan Raya Sawangan sepanjang 7 km.

Lebih jauh, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menyatakan untuk mengadvokasi pasien miskin kerap kali mendapatkan kesusahan rakyat kecil di Depok mendapat pelayanan kehehatan. Termasuk delapan ribu peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kerap ditolak rumah sakit. Bagaimana nggak ditolak, Depok dari dulu  hanya punya satu RS tipe C dan 2 Puskesmas rawat inap.

“Meskipun ada puskesmas 24 jam, faktanya kebutuhan tempat tidur RS pemerintah dan puskesmas sangat minim atau timpang dengan jumlah penduduk. Hal sangat aneh karena bertahun-tahun tidak menjadi perhatian Pemerintah Kota. Apa sih susahnya merenovasi dan menambah kapasitas tempat tidur pasien di Puskesmas?” usul Roy pada kandidat pemimpin terpilih, nantinya untuk menambah puskesmas rawat inap dan berobat gratis cukup dengan KTP.

Sedangkan pada isu pendidikan di Kota Depok, tampak sepakat untuk menilai atas kelemahan Pemeritah (Pemkot) Kota Depok mengantisipasi dengan meningkatnya jumlah penduduk. Adapun rasio untuk daya tampung sekolah seperti SD, SMP, SMK-SMA Negeri yang jomplang dan kekosongan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Negeri.

Berdasarkan data yang diperoleh DKR, selama 15 tahun sejak 2005 penambahan SMP Negeri hanya 9 saja, sedangkan SMP swasta bertambah 173.

Kendati demikian, sangat disesalkan Teguh  Nugroho dari Ombusman RI yang kerap mendapat aduan masyarakat Kota Depok.

 

“Mengapa tak menggunakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) para pengembang perumahan, kalau alasan Pemkot tidak punya lahan?” tanya Teguh. (Prayitno)


Comment