by

Mau Dapat Pesangon? Ini Aturannya dalam RUU Cipta Kerja

-Berita-126 views

Jakarta, Mimbar Bangsa – Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja mengubah aturan terkait pesangon untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari nilai yang diterima, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan aturan pesangon dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyampaikan, pada prinsipnya RUU Cipta Kerja tidak menghapus ketentuan pesangon. Pemerintah hanya melakukan adjustment mengenai formulasi perhitungannya agar lebih realistis.

“Dari perhitungan LPEM UI selalu menyampaikan, Indonesia adalah negara paling tinggi di dunia yang harus menanggung pesangon. Apa kita mau seperti ini terus? Apa tidak lebih baik kita konversi dengan jaminan bantuan sosial dan sebagainya,” kata Susiwijono saat menjadi pembicara di acara CEO Power Breakfast yang diadakan BeritaSatu Media Holdings, di Jakarta, Kamis (20/2/2020) lalu.

Perbedaan Aturan Pesangon

Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 pasal 156 ayat (2) telah diatur mengenai pemberian pesangon kepada karyawan yang di-PHK oleh pemilik usaha. Perhitungan pesangon diatur mulai dari masa kerja kurang dari satu tahun dengan uang pesangon sebesar satu bulan upah, hingga masa kerja delapan tahun atau lebih dengan uang pesangon sebesar sembilan bulan upah.

Di ayat (3), buruh dengan masa kerja tiga tahun atau lebih juga mendapatkan tambahan uang penghargaan masa kerja dengan nilai minimal dua bulan upah dan maksimal 10 bulan upah. Sedangkan pada ayat (4), pekerja yang di PHK juga menerima uang penggantian hak, meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama.

Untuk kasus PHK tertentu, pekerja atau buruh juga bisa mendapatkan dua kali lipat uang pesangon sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13/2003. Untuk kasus khusus tersebut diatur dalam beberapa pasal berikut ini :

Pasal 163 ayat (2) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 166 : Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).


Comment

Related Post