by

LBH-HIMNI Kembali Gelar Pelatihan dan Pengembangan Hukum Sesi Kedua


Jakarta, Mimbar Bangsa Pelatihan dan Pengembangan Mahasiswa Hukum Ono Niha Se-Indonesia sesi ke 2 kembali digelar pada hari Jumat, 17/7/20. Kegiatan ini masih dilaksanakan melalui via daring (zoom meeting cloud). Jakarta, Sabtu 18/7/2.

Sesi kedua ini, Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum menyampaikan materi dengan bertema Seri Hukum Pidana yang dimoderatorin oleh Kepala Divisi Pidana LBH-HIMNI Nimerodi Gulo, S.H.

Dalam pemaparannya Dr. Mahmud Mulyadi
menyampaikan bahwa kesuksesan sistem peradilan pidana lahir apabila semua elemen (polisi, jaksa, hakim, lawyer) dapat mengawal proses peradilan pidana tersebut supaya hak-hak semua orang tetap terjaga baik pelaku maupun korban hingga putusan tersebut inkracht. Paparnya.

Lebih lanjut dia berkata, Dalam pengaplikasian hukum pidana terdapat pembedaan antara Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif, dimana hukum pidana objektif merupakan hukum positif yang berlaku baik secara materil maupun formil, sedangkan hukum pidana subjektif merupakan hak yang dimiliki oleh Negara untuk mengancam hukuman, menjatuhkan hukuman, dan melaksanakan hukuman dalam upaya proses penegakan hukum pidana.

Dalam hal ruang lingkup hukum pidana Dr. Mahmud juga menyampaikan bahwa terdapat Nilai nilai yang harus dilindungi baik itu nilai kemanusiaan, ketuhanan dan sebagainya. Dimana selanjutnya berdasarkan nilai-nilai tersebut timbul prinsip atau asas yang mendasari hukum pidana tersebut. Setelah itu akan mucul norma atau kaidah yang berupa larangan, kebolehan, dan keharusan, hingga akhirnya akan melahirkan Hukum Pidana positif baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kata Dr. Mahmud.

“Nilai-nilai pokok dalam hukum pidana juga memberikan perlindungan terhadap keserasian antara kehidupan jasmani dan rohani supaya aman, nyaman, dan tertib sebagai tujuan akhirnya” Tambahnya.

Dalam sesi terakhirnya, Dr. Mahmud bertutur bahwa dalam konteks yang lebih luas mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan perlu diperhatikan 3 hal penting yaitu, penerapan hukum pidana (penal policy) dan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana serta bagaimana mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukuman dan kepidanaan melalui media massa (non penal Policy).

Perlu diketahui banyak factor penyebab terjadinya kejahatan tidak berada dalam hukum pidana. Maka oleh karena itu dibutuhkan pendekatan Non Penal Policy untuk pencegahan kejahatan dari seluruh aspek tidak hanya dengan penerapan hukum pidana sebagai Penal Policy.

Materi yang disampaikan oleh narasumber pada webinar kali ini merupakan suatu suguhan perbicangan yang cukup menarik bagi para peserta, antuasias peserta terlihat saat meminta untuk menambahkan waktu bagi narasumber menyampaikan materinya dan dari pertanyaan yang diajukan para peserta lebih mendalam dan kritis serta berharap pada webinar webinar selanjutnya dapat menyuguhkan perbincangan yang semakin menarik.

Webinar yang berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut berakhir pada pukul 12.15 WIB dengan jumlah peserta kurang lebih 100 peserta terdiri dari berbagai kalangan : aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, dan mahasiswa hukum asal Nias maupun Non Nias dari seluruh Indonesia. (Redaksi LBH HIMNI)


Comment

Related Post