by

KPK Dalami Proses Penunjukkan Vendor Bansos

-NASIONAL-46 views

Jakarta, MimbarBangsa.co.id Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penunjukkan vendor atau rekanan Kementerian Sosial (Kemsos) yang menggarap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Hal ini dilakukan penyidik dengan memeriksa sejumlah pihak yang berasal dari perusahaan vendor Bansos, Senin (22/3/2021). Para saksi itu adalah Meri yang merupakan pihak swasta dari PT Laras Makmur Sentosa, Surya dari PT Kirana Catur Arjuna, dan Bakti Pane dari PT Dwi Inti Putra.

“Melalui keterangan para saksi,Tim Penyidik KPK terus melakukan pendalaman terkait perusahaan para saksi yang turut menjadi vendor dalam pelaksanaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/3/2021).


Sedianya, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan vendor bansos lainnya yakni Robert dari PT. Subur Jaya Gemilang, F Natalia Clara dari PT. Lestari Jayantha Nirmala, dan Diyan Anggraini selaku Direktur Utama PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan. Namun ketiganya mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik.

Diberitakan, KPK menetapkan Juliari P. Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan. Diduga disepakati adanya “fee” dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.
Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.
Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang “fee” dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

 

Sumber: BeritaSatu.com

Comment

Related Post