by

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nias Yosafati Waruwu Sesalkan Pemkab Nias

Nias, MimbarBangsa.co.id Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli/Arosokhi Waruwu, Wakil Bupati Nias yakni pada bulan Juni 2021, terjadi kejanggalan pemindahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) karena direkomendasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Daerah agar boleh pindah ke luar daerah Kabupaten Nias seperti, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Deli Sedang, Kota Medan, Simalungun, Tebing Tinggi, Kota Gunungsitoli, dan lain-lain yang sebagian besar dipindahkan ke luar Kepulauan Nias.

Baca juga :  Pemkab Nias Rayakan Paskah, Bupati Nias Sampaikan Sambutan dan Pesan Paskah

Sejumlah ASN Pemkab Nias yang mendapat rekomendasi pindah di daerah lain yakni tenaga pendidikan/guru, tenaga kesehatan serta pelayan publik lainnya di Kabupaten Nias.


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Arman Syukur Mendrofa mengatakan kepada awak media saat dihubungi via WhatsApp, membenarkan adanya tenaga pendidikan yang pindah di luar daerah Kabupaten Nias sebanyak 18 orang, Guru SD sebanyak 10 orang dan Guru SMP sebanyak 8 orang.

Baca juga :  Benarkah Marinus Gea dan Yasonna Laoly Menjadi Pendukung Utama Ya'atulo Gulo?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias, Yulianus Zai, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, ia membenarkan adanya informasi perpindahan ASN Pemkab Nias.

Lanjutnya lagi Yulianus Zai, mengatakan bahwa ianya tidak bisa memberikan informasi detail tentang perpindahan sejumlah ASN Pemkab Nias, Selasa (13/04/2021).

Di tempat terpisah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nias, Yosafati Waruwu, S.H. saat dimintai tanggapannya oleh awak media di kantornya, sangat menyesalkan sikap pemerintah Kabupaten Nias terkait pemberian izin pindah kepada sejumlah ASN, terlebih lebih tenaga didik/guru, Selasa (13/04/2021)

Baca juga :  Komisi I DPRD Kabupaten Nias Tinjau Pemblokiran Jalan Menuju Desa Hilimoasio I

“Pemerintah Kabupaten Nias sesungguhnya sangat kekurangan tenaga didik/guru, bahkan ada sekolah sekolah yang tidak ada guru PNS, misalnya di SD EUWAU di Desa Holi Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias,”kata Yosafati Waruwu,

Kebijakan ini dinilai Yosafati benar-benar merugikan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya di Kabupaten Nias. (Maria)




Comment