by

Ketua DPRD Laporkan Bupati ke Polisi Soal Dugaan Pencemaran Nama Baik

Jakarta, MimbarBangsa.co.id — Ketua DPRD Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Enny Anggrek melaporkan Bupati Alor Amon Djobo ke Bareskrim Polri, soal dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik, Kamis (17/6/2021).

Hal ini, berkaitan dengan video viral Bupati Alor yang memarahi staf Kementerian Sosial (Kemsos) karena membagikan bantuan program keluarga harapan (PKH) melalui partai politik, dan dibagikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor di wilayah daerah pemilihannya.

“Tujuan saya ke Mabes Polri untuk melaporkan video viral yang diduga dilakukan Bapak Bupati Alor Amon Djobo yang mana telah mempermalukan kami dalam hal ini ibu Mensos, saya sebagai Ketua DPRD dan dua staf Kemsos,” ujar Enny, Kamis kemarin.

Dikatakan Enny, Bupati Alor diduga melakukan ujaran kebencian dan atau penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah maupun pernyataan hoax.

“Makanya, saya hadir untuk konsultasi ke Mabes Polri terkait masalah yang viral. Ini sangat malu dan kata-katanya sangat jorok, apalagi kita orang NTT pasti semua tahu dengan bahasa makiannya itu sangat memalukan kaum perempuan,” ungkapnya.

Enny mengambil langkah hukum karena mendapatkan dukungan dari masyarakat NTT yang resah. “Sebagai tanggung jawab saya kepada masyarakat, saya hadir ke Mabes Polri untuk konsultasi dan membuat laporan maupun pengaduan,” katanya.

“Itu sudah diserahkan ke penyidik (barang bukti). Hasil konsultasi dengan penyidik, mereka akan buat tim khusus karena ini melibatkan antara pejabat negara. Jadi nanti laporannya dalam bentuk pengaduan yang dikirim melalui kantor pos kepada Bapak Kapolri. Setelah itu, penyidik akan bentuk tim untuk melidik dan mengkaji. Baru nanti mereka panggil saya memberi keterangan dan saksi-saksi,” jelasnya.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, laporan atau aduan Ketua DPRD Kabupaten Alor masih dikonsultasikan apakah memenuhi unsur pidana.

“Masih dikonsultasikan. Untuk hasil konsultasi sementara, belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana siber. Sehingga masih dikonsultasikan apakah unsur-unsur tindak pidana umumnya terpenuhi. Jadi belum dibuat laporan polisi,” katanya.

Comment

Related Post