by

Ketua Bawaslu Provinsi Sumut Buat Pernyataan Menyesatkan


Nias Selatan, Mimbar Bangsa Suaizisiwa Duha (LO Paslon Nomor Urut 1 HD-Firman) sangat menyayangkan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, Syafrida R. Rasahan di salah satu Media Online  Medanbisnisdaily.com yang mengatakan terlapor (Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. – Firman Giawa, S.H., M.H.) menghadiri proses klarifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan.

Dikutip dari media Medan Bisnis Daily tanggal 28 Desember 2020, Syafrida R. Rasahan menyampaikan, “Ada perbedaan memang sedikit. Agak mengganggu saja Ketika KPU manggil terlapor hadir, tapi Bawaslu yang panggil tak hadir. Nah, kalau dari awal terlapor hadir mungkin peristiwa ini tak terjadi, mereka mau memberikan keterangan secara jelas rinci,” katanya.


Suaizisiwa Duha menilai pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini sangat menyesatkan publik.

“Pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini sangat menyesatkan publik, karena pada kenyataannya KPU Nias Selatan tidak pernah memanggil terlapor dan terlapor tidak pernah menghadiri proses klarifikasi tersebut.” tegasnya kepada MimbarBangsa.co.id, Rabu, 30 Desember 2020.

Kemudian Suaizisiwa Duha yang juga sebagai politisi PKB meneruskan bahwa yang dipanggil oleh KPU Kabupaten Nias Selatan pada klarifikasi tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan,  Kadis Pertanian, Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan,  dan Pelaporan atas nama Mukami Eva Wisman Bali.

Terkait panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan kepada Paslon Nomor Urut 1, politisi PKB ini menjelaskan undangan klarifikasi telah dihadiri oleh Tim Advokat dan LO dari Paslon Nomor Urut 1, namun Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan saat itu atas nama Alismawati Hulu menolak kehadiran mereka katanya untuk klarifikasi ini tidak boleh diwakili. Pada hal kehadiran Tim Advokat dan LO pada saat itu atas surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh Paslon Nomor Urut 1.

Baca juga: Rekomendasi Diskualifikasi Dari Bawaslu Nisel Gugur di Pleno KPU Nisel

Namun, setelah itu Paslon Nomor Urut 1 telah memberikan klarifikasi melalui surat yang juga telah ditembuskan kepada  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara. Walaupun pada kajian Bawaslu Nisel yang dikirimkan ke KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menuangkan hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 1.

Politisi muda ini menambahkan, “Seharusnya Ibu Safrida sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menjawab Permohonan koreksi yang dilakukan oleh tim advokasi Paslon Nomor Urut 1 dan segera melakukan audit kepada Komisioner Bawaslu Nias Selatan yang diduga memihak kepada salah satu calon Pilkada Nias Selatan 2020, bukan malah membuat pernyataan menyesatkan di masyarakat yang seakan-akan bahwa Paslon Nomor Urut 1 tidak mengindahkan undangan klarifikasi dari Bawaslu Nias Selatan. (Red, 001)

 

 


Comment