by

Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Bersama KPK RI

Gunungsitoli, Mimbarbangsa.co.id- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias menghadiri Rapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah bersama KPK yang dilaksanakan di Kantor Wali Kota Gunungsitoli. (Rabu 28/04/2021).

Rakor tersebut dilaksanakan bersama 5 Kepala Daerah di Kepulauan Nias, yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Ibu R. Sabrina mewakili Gubernur Sumut, dan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua, Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, Wakil Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Bupati Nias Barat Khenokhi Waruwu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Pimpinan DPRD, Kapolres Nias dan Nias Selatan, Kajari Gunungsitoli serta seluruh Sekda kabupaten kota.


Baca juga :  Sosialisasi Covid-19 di Desa Wango. Plt. Camat, Kapus dan Kanit Reskrim Polsek Lolofitu Moi Sebagai Narasumber.

Dirangkai dengan Penandatanganan Komitmen Monitoring Centre Prevention (MCP) Pemberantasan Korupsi bersama 5 Kepala Daerah di Kepulauan Nias.

Mewakili Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Sabrina mengungkapkan Rakor pemberantasan korupsi seluruh pemerintahan daerah di Kepulauan Nias bersama KPK yang diinisiasi KPK sebagai tindak lanjut dari target KPK terhadap capaian Monitoring Centre Prevention (MPC) yang dinilai KPK masih rendah dalam pengelolaan keuangan pemerintah di daerah.

“Dari capaian MCP saat ini, Kota Gunungsitoli berada di peringkat 56%, Kabupaten Nias 45%, Nias Barat 39%, Nias Selatan 30% dan terendah Nias Utara 23%,”.

Baca juga :  Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dan Wakil Bupati Era Era Hia Tiba di Binaka

MCP merupakan usaha dan monitoring pencegahan korupsi. Indikator yang dipakai KPK untuk upaya pencegahan korupsi terdapat 8 segmen yang dibangun untuk mencegah terjadinya korupsi. Terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan barang milik daerah.

Sabrina berharap agar Bupati dan Walikota, dapat meningkatkan Persentase capaian MCP

“Apa yang disampaikan KPK pada kesempatan ini agar menjadi perhatian. Saya yakin dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai, “harapnya”.

KPK sempat pesimis sejak Tahun 2020 lalu terhadap MCP sebagai upaya pencegahan korupsi di 5 pemerintahan kabupaten kota Se-Kepulauan Nias ini.

Baca juga :  Ruas Jalan Provinsi Gunungsitoli Menuju Nias Barat Sangat Memprihatinkan

“Kami memang agak hampir pesimis. Sebab setiap kami evaluasi sebagian pejabat terkait tidak hadir. Tidak menindaklanjuti evaluasi sebelumnya. Kami tagih tindak lanjutnya tidak memberi jawaban. Sehingga kami meragukan komitmen kepala daerahnya. Alasannya karena Pilkada kemarin, “ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua”.

Maruli berharap, dengan bertemu muka dengan Kepala Daerah di Kepulauan Nias, dan telah menandatangani komitmen monitoring centre prevention (MCP) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi maka komitmen pencegahan korupsi dapat terlaksana. (Red-49U5 Laia)




Comment