by

Kec. Tajur Halang Gelar Musrenbang 2021, Untuk Pemulihan Ekonomi Gelontorkan Dana Rp.45 Miliar

Kab. Bogor, MimbarBangsa.co.id Berbagai aspirasi serta usulan untuk perencanaan dengan adanya pembangunan yang sudah terealisasikan pada tahun 2020, akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Hal ini terkait ada pemangkasan anggaran untuk pengendalian, yaitu pemulihan ekonomi secara mikro dan makro, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di Aula Kantor Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Senin (01/02/2021).

Menurut Camat Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Fikri Ikhsani, S.STP., SH., M, mengatakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2021, yaitu banyak hal yang harus di bahas, terutama pemulihan ekonomi sebagai kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah hukum Kecamatan Tajur Halang, dengan mencapai Rp.45 Miliar secara global.


“Kita sudah prioritaskan dan diberikan yang sesuai dengan pagu indikatif serta lebih mengerucut untuk mengajak semua yang ada pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bindang pembangunan, baik infrastruktur, jalan, jembatan maupun jalur irigasai, termasuk pemulihan ekonomi,” ungkap Ikhsani pada awak media, usai gelar Musrenbang.

Ia menambahkan, yang lebih prioritas melalui sistem informasi pembangunan daerah. Maka diselenggarakan pelatihan tentang digital, kemasan berbagai produk UMKM.

“Karena yang terkait usulan itu dapat di akomodir dan terealisasi di tahun anggaran 2022, sesuai dengan ekonomi di masa pandemic ini, banyak dampak orang yang terpapar, tadinya punya pekerjaan, sekarang tidak, maka digelar pemulihan ekonomi sehingga dapat terwujud. Lalu, bagaimana upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kemiskinan luar bisa meningkat tajam, bahkan secara ekonomi warga. awalnya mereka bekerja di luar kota, yaitu BogorJakarta. Ketika mereka membawa masuk ke Tajur Halang di situ ada keluarganya, istri dan anaknya sudah itu yang bisa dilihat isinya biasa, yaitu termasuk rekan-rekan media disiplin. Dihadiri perwakilan dari Bappeda, Litbang, Kepala Bappeda Litbang, bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak boleh dari 25 orang tua banyak komponen masyarakat, termasuk Desa BPD,” pungkasnya. (Prayitno)




Comment