by

Kapolres Nias Selatan: Pengurusan SKCK Sesuai Aturan Yang Berlaku

Nias Selatan, MimbarBangsa.co.id — Di beberapa akun media sosial beredar informasi terkait adanya dugaan pungutan liar pada pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk Guru Tidak Tetap Daerah (GTTD) serta Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Daerah (PTTD) di Polres Nias Selatan.

Salah satu pemilik akun media sosial di Facebook, ‘ Turia Sokhi Laia’ menuliskan di statusnya yang dihubungkan di salah satu Group FacebookBerita Pilkada Nias Selatan 2020‘  menuliskan:


Layanan publik di Nias Selatan sangat buruk!!!
Setelah kita digoncangkan berita kelulusan GTTD dan TKTTD, sekarang kita di perhadapkan dgn pengurusan SKCK sbg syarat dalam registrasi ulang bagi GTTD dan TKTTD yg sudah di nyatakan lulus.
Ditengah maraknya harga kebutuhan pokok yg semakin melonjak dan ekonomi masyarakat yg blm stabil akibat Covid, pihak kepolisian di kabupaten Nias Selatan memasang tarif suka-suka dan seenak jidatnya utk pengurusan SKCK. Ada yg diminta 100rb, 210rb, 300rb, 340rb,380rb, 450rb.
Masyarakat seakan terpaksa membayar tarif mahal itu walaupun diperlakukan tidak adil.
Bukankah pengurusan SKCK gratis bpk ibu??
Bukankah tarif SKCK 30rb sesuai peraturan???
Wahai kamu kamu yg setiap detik meneriakin keadilan,,
Wahai kamu dan kamu yg setiap saat mengatakan : “stop korupsi” dimanakah hati nuranimu ketika masyarakat kecil di perlakukan tidak adil???
Dimanakah suara lantangmu…
Tolong sampaikan keluhan kami…
Kepada siapa kami mengadu atas ketidakadilan ini?????
Wahai kamu bumi Nias Selatanku,,,
Betapa malangnya nasibmu kini…
Bumiku telah dikotori oleh sikap tidak terpuji oleh oknum…..
Pulih lah Niselku…
Bangkitlah…..
Lawanlah ketidakadilan ini..!!!
Lawanlah….!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Menanggapi hal itu, Kapolres Nias Selatan, AKBP Arke Furman Ambat, S.I.K. M.H. angkat bicara.

Kepada media online MimbarBangsa.co.id melalui seluler, Arke menjelaskan bahwa pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Nias Selatan hanya dikenakan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana yang telah diatur di PP Nomor 60 Tahun 2016.

“Dalam pengurusan SKCK, Polres Nias Selatan hanya mengenakan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) perorang sebagaimana yang telah diatur di PP Nomor 60 Tahun 2016,” kata Arke kepada MimbarBangsa.co.id pada hari Sabtu (10/4/2021).

Salah satu masyarakat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa SKCK ini merupakan salah satu syarat kelengkapan berkas bagi yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi GTTD dan PTTD yang dilaksanakan oleh dua dinas yang berbeda di Kabupaten Nias Selatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menjadikan SKCK tersebut sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan berkas yang diserahkan sebelum penandatanganan kontrak kerja. Hal yang sama juga diperlakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.

Dia juga menyampaikan bahwa sebelum mengurus SKCK, dia harus mengurus  terlebih dahulu Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa, kemudian mengurus Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Polsek setempat. Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Polsek setempat baru ke Polres Nias Selatan. Rumus sidik jari diambil di Reskrim kemudian Intelkam Polres Nias Selatan mengeluarkan SKCK secara sah.

Dalam pengurusan SKBB hingga pungurusan SKCK dia hanya mengeluarkan dana fotokopi berkas-berkas pribadinya dan dikenakan biaya Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

Arke juga menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan kritik dari siapapun. Oleh karenanya, Kapolres Nias Selatan mengharapkan kepada masyarakat untuk kerja sama menyampaikan bila mana ada oknum-oknum dari Polri atau dari mana pun yang mengambil keuntungan dalam pengurusan SKCK di Polres Nias Selatan.

 

Comment

Related Post