by

Jokowi Larang Mudik ASN TNI Polri Pegawai BUMN, Hanya 2 Kolompok ini Yang Tidak Dilarang

-Berita-92 views

Jakarta, Mimbar Bangsa – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah telah memutuskan larangan mudik libur lebaran Idul Fitri yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jokowi memberlakukan larangan mudik bagi beberapa profesi di atas di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang semakin mencemaskan. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 9 April 2020.

Untuk itu sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik.

“Kebijakan mengenai mudik ini yang pertama hari ini tadi sudah kita putuskan bahwa untuk Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik,” kata Jokowi.

Kendati demikian, larangan mudik bagi masyarakat umum belum bisa diputuskan hari ini. Sebab, pemerintah masih perlu mengkaji beberapa hal dengan menimbang berbagai aspek.

“Kemudian untuk masyarakat, kita akan melihat lebih detail di lapangan akan mengevaluasi dari hal-hal yang ada di lapangan. Untuk itu sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik,” ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Diminta Pantau WNI Jemaah Tabligh Positif Corona

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah mematangkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) untuk pengendalian transportasi sebagai implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) apabila diterapkan di wilayah selain DKI Jakarta.

Peraturan ini juga dibuat sebagai acuan untuk pengendalian mudik dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di berbagai daerah di Indonesia.

“Permenhub ini pada intinya akan mengatur pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, pengendalian kegiatan transportasi pada daerah yang ditetapkan sebagai PSBB, serta pedoman dan petunjuk teknis pengendalian mudik tahun 2020,” kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati melalui pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Kamis, 9 April 2020.

Ada Dua Kelompok Tak Bisa Dilarang Mudik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah menemukan ada dua kelompok masyarakat yang tidak bisa dilarang mudik ke kampung halaman di tengah situasi pandemi virus corona (Covid-19) yang masih terus berkembang di Tanah Air.

Lantaran itu, Jokowi menyebut pemerintah masih belum bisa belum membuat aturan pasti soal larangan mudik yang bisa memastikan warga tidak mudik. Menski begitu, ia menyatakan di tengah pandemi Covid-19 pemerintah terus berupaya untuk melakukan pencegahan penyebaran virus.

Jokowi mengatakan pemerintah masih terus mengkaji aturan tersebut bersama jajarannya, agar dengan penegakan hukum bila tetap mudik ke kampung halaman saat Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri dapat ditunda sementara.

“Tapi pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang. Karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi,” kata Jokowi saat menggelar konferensi pers melalui teleconference, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 9 April 2020.

Presiden menjelaskan, kelompok pertama merupakan pemudik atau warga yang terpaksa pulang kampung karena faktor masalah ekonomi. Ia menyebut, setelah diterapkannya pembatasan sosial, memang banyak masyarakat yang terhambat dalam mencari pundi-pundi rupiah, sehingga penghasilan mereka menurun, bahkan kehilangan pekerjaan atau penghasilan akibat PHK.

“Kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah kita miliki puluhan tahun di RI ini,” ucap Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bisa saja pembatasan mudik dilakukan. Menurutnya pemerintah juga bisa mengambil keputusan larangan mudik kepada seluruh masyarakat.

Namun, ia mengaku tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan pembatasan atau pelarangan mudik. Ia menuturkan akan melihat kondisi dilapangan terlebih dahulu. Menurutnya, keputusan akan disebutkan jika ia telah mengkaji lebih jauh kedepan.

“Sekali lagi pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Kemungkinan kita akan bisa memutuskan hal berbeda setelah evaluasi di lapangan kita dapatkan,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.

Tagar. id


Comment

Related Post