by

Isi Surat TPKD Nias Selatan Terkait Utang Idealisman Dachi Diduga Dihilangkan


Nias Selatan, Mimbar Bangsa — Mantan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi menyurati Ketua TPKD Nias Selatan yang menginformasikan bahwa utangnya Rp186.750.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 5 September 2020, yang diterima oleh Ketua TPKD pada hari Senin, (7/9/2020).

Dalam surat tersebut, Idealisman Dachi menyertakan fotokopian surat TPKD Nomor: 900/0042 TPKD/2020 tertanggal 31 Agustus 2020. Namun di fotokopian surat tersebut sedikit ada kejanggalan di mana sebaris dari surat tersebut hilang. Isi surat yang hilang tersebut berbunyi:

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp186.750.000,00  

Surat tersebut bisa dilihat di bawah ini.

Potongan Surat Hal. 2 dari Ketua TPKD Nias Selatan dan Potongan Surat TPKD dari Idealisman Dachi

Hal ini terungkap dalam keterangan pers Ketua TPKD Nias Selatan juga sebagai Sekretaris Daerah Nias Selatan, Ikhtiar Duha di Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Lagundri-Sorake, Km 5 Fanayama, Jumat, (18/9/2020). didampingi Inspektur  Nias Selatan Emanuel Telaumbanua, serta Kaban BPKPAD Nias Sealtan Aferili Harita.

“Setelah saya lihat perkembangan informasi dan kalau masalah di luar, saya tidak mau urus. Tapi kalau dari sisi administrasi, saya mau urus. Di surat Pak Idealisaman Dachi yang disampaikan ke kami atau ke saya, itu dilampirkan lagi kembali surat saya. Itu dilampirkan kembali fotocopinya. Surat saya itu ada dua halaman, dimana di halaman kedua, satu baris hilang, tidak ada,” tutur Ikhtiar .

Dengan hilangnya sebaris dari isi surat halaman dua tersebut, seolah-olah yang bersangkutan telah melakukan pelunasan utang tersebut.

“Di kalimat halaman kedua itu, dengan huruf seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah tanpa angka. Padahal, di surat saya yang asli itu, ada satu baris lagi di atas, dan itu tercatat telah dilunasi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp186.750.000,00 dalam kurung dengan ada huruf. Nanti, bisa saya perlihatkan di mana letak bedanya, supaya clear, saya tidak mau nanti, karena itu surat saya,” pungkasnya.

Alasannya melakukan klarifikasi ini, supaya jangan sempat ada lagi tanggapan bagaimana ini Sekda selaku Ketua TPKD, apakah ini suratnya yang asli atau tidak.

“Halaman pertama, ya, halaman kedua, ya, tapi satu baris dari atas itu, sudah hilang. Saya pikir-pikir memang kalau itu diprint out diprinter, biasanya yang terpotong itu bagian bawah, bukan bagian atas. Ini logika sederhana saya, karena saya juga sering  copy melalui printer. Jadi, itu bagaimana caranya hilang, saya tidak tau,” paparnya.

Ia menerangkan, utang mantan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi itu berdasarkan hasil audit BPK RI/temuan BPK itu adalah tahun 2016 tentang pemeriksaan Laporan Keuangan APBD Tahun 2015. Dan tahun 2017, semua ASN maupun bukan ASN terkait hasil temuan tersebut disampaikan atau disurati.

“Mulai tahun 2017, termasuk pada beliau (mantan Bupati Idealisman Dachi), itu surat ke-6 kali dan terakhir surat saya tanggal 31 Agustus itu adalah yang ketujuh kali. Di tahun 2018, surat kita tanggal 11 Desember 2018, kemudian disetor oleh beliau  tanggal 18 Desember 2018 sebesar tiga puluh juta. Berarti sisa dari Rp216.750.000,00 itu adalah sebesar Rp186.750.000,00,” tukasnya.

Kemudian, pihaknya mengirim surat lagi kepada Ideal pada bulan Februari, 2020, dimana dijelaskan bahwa itu sudah dilunasi Rp30.000.000,00, karena yang menindaklanjuti terkait laporannya adalah Inspektur.

“Di bulan Mei 2020, kembali kita kirim surat lagi, dan disana kita jelaskan bahwa sudah dikembalikan Rp30 juta rupiah. Terakhir surat saya selaku Ketua TPKD yakni, tanggal 31 Agustus 2020, dan kita sampaikan lagi masih ada sisa Rp186.750.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk segera disetor ke Kas Daerah dengan nomor yang  dituju, dan apabila nanti sudah disetor, maka bukti setornya dirangkap 5 dan dilegalisir oleh Bank Sumut. Kenapa, sebagai bukti kemudian, pada saat TPKD menyampaikan ke Inspektorat, Inspektorat mengajukan ke BPK RI sebagai bukti bahwa sudah dilakukan penyetoran,” jelasnya.

Sementara, pada tanggal 7 September 2020, dia sebagai Ketua TPKD menerima surat dari mantan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi, dimaana suratnya tertanggal 5 September 2020.

“Di sana dinyatakan bahwa ditujukan kepada saya, dan disana dinyatakan telah melunasi seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dengan dilampirkan bukti-bukti fotocopy daripada ATM  yang dikirim oleh 4 orang yang namanya berbeda. Saya totalkan penyetoran itu sebesar Rp186.750.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, saya telepon Inspektur tentang itu, dan Inspektur menyampaikan dengan saya, iya Pak, kita lebih lanjut akan kordinasi dengan BPK,” ungkapnya.

Menurut dia, bila hal itu nantinya dapat diterima oleh BPK, maka pihaknya akan menyiapkan surat keputusan jika yang bersangkutan telah melunasi. “Jadi, semua yang melunasi, kita tetapkan. Belum lama ini ada ASN, mungkin surat saya sudah sampai ke Inspektorat, sekecil apapun yang dilunasi oleh aparat ASN atau pihak ketiga, bendahara atau non bendahara, ada keputusan Bupati lagi bahwa dia sudah melunasi,” tandasnya.

Sementara, pernyataan Ketua TPKD Nias Selatan di atas sangat bertolak belakang dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Agus Komarudin, SH bernomor: 434/SK/HK/IX/2020/PN Gst, tertanggal 3 September 2020 kepada Idealisman Dachi yang merupakan salah satu persyaratan saat mendaftar ke KPU Nias Selatan sebagai Bakal Calon Bupati Nias Selatan pada Pilkada 2020.

Dimana, dalam surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli itu disebutkan bahwa nama Idealisman Dachi, berdasarkan hasil pemeriksaan register induk perdata, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggun jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahkan terkait kejanggalan atau permasalahan tersebut di atas, salah seorang masyarakat Nias Selatan, Julius A. Duha telah melaporkan Bakal Calon Bupati Idealisman Dachi kepada pihak Bawaslu Nias Selatan.

Lalu, dikutip dari Website Bawaslu Nias Selatan menyebut, setelah melalui kajian Bawaslu dan dibahas secara mendalam oleh sentra penegak hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 September 2020, maka melalui berita acara pleno nomor: 088/BA-PLENO/BAWASLU-PROV. SU-14/IX/2020 dan berita acara pembahasan laporan Sentra Gakkumdu Nias Selatan Nomor: 002 tanggal 15 September 2020, laporan Julius Duha dinyatakan memenuhi syarat formil, namun syarat materil tidak terpenuhi karena pasal, unsur tindak pidana Pemilu yang dituduhkan kepada terlapor belum diketahui, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi oleh lembaga Bawaslu Nias Selatan.

Hakim senior Pengadilan Negeri Gunungsitoli Taufik saat dikonfirmasi sebelumnya terkait surat keterangan yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Bakal Calon Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi melalui pesan WhatssApp, tidak dibalas.

Sementara, mantan Bupati Idealisman Dachi saat dikonfirmasi Mimbar Bangsa melalui LiniPost terkait hal di atas, lewat pesan WhatsApp, Jumat, (18/9/2020), hingga pukul 18.00 WIB, tidak dibalas.


Comment