by

Independensinya Diragukan, Bawaslu Nias Selatan Dilaporkan ke DKPP


Nias Selatan, Mimbar Bangsa Melalui Ketua Tim Kampanye Hilarius Duha – Firman Giawa (HD-Firman), Elisati Halawa, S.T, mengaku pihaknya telah melaporkan 3 Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nias Selatan (Nisel) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perihal rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. – Firman Giawa, S.H., M.H. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, keputusan Bawaslu Nias Selatan yang mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi paslon Hilarius Duha-Firman Giawa sangat tendensius.

“3 komisioner  Bawaslu Nias Selatan telah kami laporkan ke DKPP, karena itu hasil pleno (diskualifikasi) mereka,” katanya ketika dihubungi, Kamis (24/12/2020).


Bukan hanya itu, Sekretaris DPC PDIP Nias Selatan ini menduga ada oknum dari Bawaslu Nisel yang berpihak kepada calon tertentu, sehingga terbit rekomendasi diskualifikasi Hilarius Duha-Firman Giawa.

“Putusan Bawaslu tendensius. Sudah rahasia umum bahwa Bawaslu Nisel diduga kuat independensi diragukan atau berpihak. Tapi itu oknum, tidak semua,” terangnya.

Kata Ketua DPRD Nisel ini, sudah dua kali Ketua Bawaslu Nisel dicopot dari jabatan. Pertama Philipus Sarumaha. Kedua, Alismawati Hulu. Terkait rekomendasi Bawaslu Nisel, dia mengaku sudah diminta klarifikasi oleh KPU Nisel.

“KPU sudah memanggil kita untuk klarifikasi, kepada KPU sudah disampaikan bahwa APBD 2020 Nias Selatan tidak ada pengadaan bibit ternak, boro-boro mau membagi bibit ternak, di APBD 2020 tidak ada,” bebernya.

Selain melapor ke DKPP, Hilarius Duha-Firman Giawa juga menyurati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumut. Pasangan calon petahana yang diusung PDIP ini meminta Bawaslu Sumut melakukan koreksi atas rekomendasi Bawaslu Nisel.

Seperti diketahui Bawaslu Nisel pada 18 Desember 2020 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Nisel untuk mendiskualifikasi paslon Hilarius Duha-Firman Giawa. Penyebabnya adalah paslon tahana itu melanggar aturan yakni memanfaatkan program pemerintah daerah saat berkampanye.

Menurut komisioner Bawaslu Nisel, Philipus Sarumaha, KPU wajib mendiskualifikasi Hilarius Duha-Firman Giawa, sesuai rekomendasi yang dikeluarkan lembaganya. Alasannya, sesuai aturan, setiap rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu harus ditindaklanjuti KPU.

Menurutnya, pasangan yang diusung PDIP itu terbukti melanggar Pasal 71 ayat 3 junto ayat 5 UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (UU Pilkada).

Pada Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 secara terang disebutkan tentang sanksi bagi calon yang memanfaatkan kegiatan atau program pemerintah daerah sebagai bahan berkampanye, yakni pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Dalam kasus yang dilaporkan masyarakat tersebut, Hilarius Duha selaku calon bupati memanfaatkan kegiatan atau program pemerintah daerah sebagai bahan berkampanye pada 22 November 2020.


Comment