Jakarta, MimbarBangsa.co.id – Untuk menghindari kerugian besar, Pemprov DKI disarankan menjual hunian tanpa uang muka atau down payment (DP) nol rupiah di pasar bebas. Pasalnya, potensi kerugian dari proyek tersebut dinilai masih cukup tinggi jika berkaca dari kasus rumah susun sederhana milik (Rusunami) Klapa Village yang tidak semuanya laku terjual.
“Kalau saran saya, rusunami yang di Klapa Village maupun rusunami kedua yang dibangun di Cilangkap lebih baik dijual di pasar bebas saja. Ikuti saja prosedur yang berlaku,” kata pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, di Jakarta, Jumat (13/12/2019) malam.
Yayat meyakini program hunian DP nol rupiah sudah salah sejak awal. Indikatornya sederhana sekali yakni, target pasarnya tidak terarah. Masyarakat yang disasar harus memiliki pendapatan hingga Rp 7 juta per bulan dan tidak memiliki beban cicilan lain.
Yayat menyayangkan DKI lebih memilih untuk membangun rusunami di Cilangkap daripada mengevaluasi lebih dulu kasus tidak lakunya Rusunami Klapa Village.
“Masalah hunian DP nol rupiah ini jangan dilihat generik. Janji politik itu seringkali tidak bisa dieksekusi karena masalah yang ada disimplifikasi,” tutur Yayat.
Yayat menilai, DKI belum memahami kasus-kasus rusunawa maupun apartemen di DKI. Selain beban angsuran yang tinggi, penghuni juga dibebankan biaya perawatan yang cukup besar. Hal ini pula yang menyebabkan rusunawa di DKI sepi peminat.
Dengan begitu, Yayat menyebut, lebih baik hunian Dp nol rupiah dijual di pasar bebas agar DKI terhindar dari kerugian mengingat pembangunannya menggunakan APBD.
“Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rentan sekali terhadap utang. Apalagi yang berpenghasilan Rp 7 juta per bulan, pasti memiliki cicilan motor,” tandas Yayat.
Politisi Golkar DKI, Judistira Hermawan, mengatakan, tidak terjualnya Rusunami Klapa Village bukan menandakan program tersebut tidak diminati, namun disebabkan rumitnya prosedur pembelian yang harus melewati pemeriksaan dari Bank DKI.
“Hal ini turut menunjukan, DKI tidak matang mengklasifikasi calon pembeli sejak memprogramkan hunian Dp nol rupiah,” kata Judistira.
Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI, Pantas Nainggolan, menilai, keberadaan rusunami DP nol rupiah di DKI tidak mendesak (urgent) dan cenderung menjebak masyarakat untuk membeli.
Politisi PDIP itu menilai, kebutuhan hunian vertikal di DKI harus berkonsep rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sehingga aset tersebut tetap milik pemda bahkan bisa disubsidi.
“Kalau untuk menjawab kebutuhan masyarakat langkah yang lebih tepat adalah mengadakan rusunawa. Kalau rusunami itu menjadi hak milik. Apakah bisa dijamin di tengah jalan nanti tidak dioper, kalau rusunawa itu milik pemerintah bahkan bisa disubsidi,” kata Pantas.
Sumber : Suara Pembaruan
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
