by

Disebut Nias Jadi Tempat Latihan Teroris, Mantan Pangdam XVII/Cenderawasih Angkat Bicara

Nias Selatan, Mimbar Bangsa — Akhir-akhir ini media sosial ramai membicarakan soal berita yang menyebutkan bahwa Nias merupakan salah satu daerah yang dipakai oleh kelompok radikal atau teroris untuk berlatih.

Berita ini bermula ketika seorang pengamat terorisme Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, Al Chaidar di salah satu media online bernama Harianhaluan yang berjudul “ANALISIS PENGAMAT TERORISME Ribuan Teroris ‘Lahir’ di Sumbar” yang diterbitkan pada Selasa, 14 Agustus 2018 sekitar pukul 12:42:08 WIB.


Al Chaidar (foto majalahayah)

Dikutip dari Harian haluan, Al Chaidar menyebutkan bahwa ribuan anggota kelompok radikal di Sumatera Barat melaksanakan latihan secara sembunyi-sembunyi di daerah Bukittinggi dan di luar Sumatera Barat, yakni Nias.

Ribuan anggota kelompok radikal di Sumbar, disebutkan Al Chaidar melaksanakan latihan secara sembunyi-sembunyi. Dua daerah yang terdeteksi jadi lokasi latihan menurut Al Chaidar adalah Bukittinggi dan di luar Sumbar, Nias. “Dua daerah itu jadi lokasi latihan. Kalau di Nias, pengamanan agak longgar. Bukittinggi juga menjadi tempat latihan mereka,” ujarnya.

Hal ini ditanggapi serius oleh mantan Pangdam Mantan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Drs. Christian Zebua, M.M.

Kepada MimbarBangsa.co.id, Christian Zebua menyampaikan bahwa, hal itu bisa saja benar karena masih banyak pulau-pulau di Nias yang belum dihuni oleh masyarakat. Ditambah lagi keamanan sangat sulit untuk menjangkau pulau-pulau tersebut karena keterbatasan transportasi dan jumlah personil yang ada di Kepulauan Nias.

“Itu mungkin terjadi, itu yang saya katakan bahwa Nias itu ‘Garda Terdepan’ bagian Barat NKRI. Ancaman itu datang ke daerah yang paling lemah dan tidak terjaga. Mereka masuk lewat sana. Mereka gunakan peluang itu untuk sesuatu yang tidak bagus. Bisa dibayangkan kalau sel-sel ancaman itu masuk ke pulau-pulau itu, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Bisa terjadi di sana ada pelatihan teroris. Sementara kita punya Lanal tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol 103 pulau yang kosong itu,” Christian menjelaskan kepada MimbarBangsa.co.id melalui seluler, Selasa (16/2/2021).

Sebagai antisipasinya, Mayor Jenderal TNI pertama Nias ini  menyarankan agar Nias itu segera dijadikan menjasi satu provinsi, sehingga pengerahan keamanan skala besar di Kepulauan Nias bisa terjadi. Dengan demikian gerakan-gerakan radikalisme yang dimaksud di atas bisa terminimalisir bahkan bisa dimusnahkan.

“Ini yang kita angkat sebenarnya kepada Kemendagri, ke Kementerian Pertahanan, kemarin ke Komisi II DPR RI, dan ke DPD RI. Kita jangan lengah! Negara sekarang ini lagi sibuk memindahkan Ibukota Negara di Kalimantan, tetapi ingat ancaman terus berjalan. Ancaman yang paling mungkin masuk dari Barat adalah lewat Samudra Hindia, yaitu Nias. Karena di situ paling lemah. Makanya perjuangan kita, Nias itu harus ada satuan-satuan pengamanan lebih besar. Untuk itu bisa, Nias harus jadi provinsi. Dan Nias sekarang daerah tertinggal dan miskin. Supaya kesejahteraannya naik, Nias harus jadi provinsi. Kalau kesejahteraan Nias naik, Nias sulit untuk dibobol oleh sel-sel ancaman tadi, jadi Nias menjadi Provinsi itu mendesak dan tidak boleh ditunda-tunda,” Christian menambahkan

Perihal persediaan anggaran di pusat, Christian menyampaikan bahwa negara tidak perlu diragukan dalam hal mengambil kebijakan dalam menangani yang namanya ancaman.

“Kalau sudah berbicara ancaman, anggaran itu harus dipenuhi oleh negara. Tidak ada istilah, ancaman itu dibiarkan karena anggaran tidak ada,” tuturnya.

Mengenai kelayakkan Nias jadi provinsi, Ketua Umum BPP PKN ini menyampaikan bahwa sesungguhnya Nias sudah sangat layak menjadi provinisi. Dari sisi bottomup sudah memenuhi syarat tahun 2014. Tinggal dari sisi top-down, yakni kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan calon DOB melihat dari sisi kepentingan strategi nasional.

“Dilihat dari strategi nasional, ancaman, Nias jadi provinsi itu bersifat mendesak tidak boleh ditunda-tunda. Karena satu-satunya cara menghadapi ancaman itu satuan-satuan atau organisasi pengamanan harus ditingkatkan. Seperti Komando Distrik Militer (Kodim) harus naik jadi Komando Resor Militer (Korem), Lanal harus dilengkapi, Kepolisian juga demikian, Jadi ini satu hal yang patut diwaspadai oleh pemerintah pusat,” Christian menegaskan.

Kalau Nias menjadi satu provinsi, Ketum BPP PKN memastikan negara justru menghemat. Negara bisa menghemat hingga 50 Miliar dari perjalanan dinas setiap kabupaten. Ditambah lagi kalau kekayaan Nias dikelola, maka dipastikan Nias bisa membiayai dirinya sendiri.

“Justru kalau Nias jadi provinsi, negara akan hemat hingga 50 miliar setiap kabupaten dari perjalanan dinas. Untuk lima kabupaten kota, negara telah menghemat hingga 250 miliar. Ditambah lagi bila kekayaan Nias dikelola, maka dipastikan Nias bisa membiayai dirinya sendiri,” Christian menambahkan.

 

Comment

Related Post