by

Didampingi 34 Ketua DPD Partai Demokrat, AHY Minta Kemkumham Tolak KLB Deli Serdang

-Partai-178 views

Jakarta, Mimbarbangsa.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Jakarta, Senin (8/3/2021).

Mengenakan kemeja biru dengan pin lambang Partai Demokrat, AHY didampingi sejumlah elite Partai Demokrat dan 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat saat tiba di Gedung Kemkumham.


AHY menjelaskan, kehadirannya untuk menyampaikan keberatan atas diselenggarakan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang yang ditegaskannya sebagai KLB ilegal dan abal-abal. Untuk itu, AHY meminta Kemkumham menolak hasil KLB yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum tersebut.

“Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM, untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak dan tentunya menyatakan bahwa GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat) melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai kegiatan yang ilegal, inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal,” kata AHY di Gedung Kemkumham, Jakarta, Senin (8/3/2021).

AHY menegaskan, dari sisi penyelenggaraan dan peserta, KLB di Deli Serdang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam AD/ART Partai Demokrat.

AHY juga membawa berkas-berkas untuk mematahkan klaim kubu KLB Deli Serdang.

“Kami sudah siapkan berkas lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB tersebut tidak atau sama sekali tidak memenuhi AD/ART atau konstitusi Partai Demokrat. Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yang sah. Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili pemilik suara yang sah,” tegasnya.

Unsur Pengurus
Dipaparkan AHY, pengambilan keputusan KLB Deli Serdang tidak sah dan tidak kuorum karena tidak ada unsur pengurus DPP. Selain itu, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB hanya bisa digelar jika disetujui oleh sekurangnya 2/3 Ketua DPD. Padahal 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruhnya berada di belakang AHY dan ikut mendampingi ke Kemkumham hari ini.

Demikian juga dengan syarat diusulkan oleh 1/2 dari jumlah Ketua DPC se-Indonesia. Nyatanya, kata AHY, para Ketua DPC tidak ada yang mengikuti KLB tersebut.

“Dan terakhir harus disetujui oleh Ketua Majekis Tinggi Partai, nyatanya sama sekali tidak ada permintaan apalagi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai. Semua ini menggugurkan semua klaim, semua hasil dan produk yang mereka hasilkan pada saat KLB tersebut. Belum lagi berbicara mereka sama sekali tidak menggunakan konstitusi Partai Demokrat yang sah yaitu AD ART yang juga sudah disahkan Kemkumham pada Mei 2020 lalu,” tegasnya.

 

Comment

Related Post