by

BPD Hilisalo’o ; Monitoring Kinerja Pemdes Hilisalo’o Tahun 2020 – Integritas Kades Di Ragukan

-Berita-21 views

Nias Selatan, Mimbar Bangsa Saat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hilisalo’o melaksanakan monitoring kinerja Pemerintahan Desa Hilisalo’o, Kecamatan Amandraya Kabupaten  Nias Selatan Selasa(23/06/2020) ditemukan banyak kejanggalan.

Salah satu tugas BPD dalam kepengawasan kinerja Pemerintahan tingkat Desa, dalam hal menjalankan roda Pemerintahan Desa, langsung turun melakukan survei dan meminta kepada masing – masing aparat desa, seperti Sekdes selaku tim verikasi dan aparat, kasi sesuai bidangnya.

Dalam kegiatan tersebut, aparat desa tidak bisa menyampaikan tahapan – tahapan yang sudah di laksanakan oleh pemerintah Desa termasuk administrasi desa sebagai bukti program desa sudah berjalan.

Padahal anggaran dana desa tahap pertama sudah ditarik kedesa sebesar 311 juta, dan tahap kedua termin pertama juga sudah dilakukan penarikan.

Kegiatan monitoring tersebut, dihadiri oleh Ketua BPD Hilisalo’o Muslim, wakil ketua BPD ” Amakhoita Laia, Sekretaris BPD ” Filemo Laia”,.

Oleh Ketua dan Anggota BPD menyampaikan bahwa sangat prihatin atas kinerja pemerintah Desa Hilisaloo, berdasarkan keterangan seluruh aparat desa Hilisalo’o, seluruh aparat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya masing – masing, semuanya di ambil alih oleh Kepala Desa Sendiri.

” Ya, aparat Desa secara keseluruhan tidak dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi masing – masing, dan langsung di ambil alih seluruhnya oleh kepala Desa.

” Kami sangat prihatin dan patut kami duga ketransparanan dan integritas kepala desa Teorius Buulolo’ diragukan, dan ini merupakan ajang penyalahgunaan wewenang yang dimulai dengan tidak dilaksanakannya regulasi tatanan pengelolaan keuangan desa yang baik, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ” Ungkap Sekretaris BPD ” Filemo Laia.

Lanjutnya, hari ini kepala Desa tidak berada di kantornya, selanjutnya kami akan melayangkan surat kepadanya untuk melanjutkan monitoring.ungkapnya kepada wartawan.

Pasalnya, pantauan kami dilapangan, penggunaan anggaran untuk fisik sebagian Sudah dilaksanakan, sayangnya saat kami monitoring kepada beberapa kasi, mereka tidak mengetahui pembelanjaan tersebut, termasuk sekdes tidak memverifikasi SPP ( Surat perintah Pembayaran ) yang seyogianya , penggunaan anggaran dilakukan setelah diverifikasi sekdes dan disetujui oleh kepala desa sebagai dasar bendahara untuk membayarkan kepada tim pelaksana kegiatan.ungkapnya.(red02)


Comment