by

Berani Berhentikan Perangkat Desa di Luar Ketentuan? Kepala Desa Siap-Siap Kena Teguran

-Berita-598 views

Jakarta, Mimbar Bangsa Maraknya perselisihan persepsi antara jajaran Kepala Desa (Kades) terhadap Perangkatnya hingga berujung pemberhentian di sinyalir sepihak oleh banyaknya oknum Kades dan di sengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas rilis data gugatan se-Indonesia, membuat Mendagri Drs. M. Tito Karnavian ambil tindakan, Senin (27/07/2020).

Hal tindakan yang di ambil Mendagri tersebut dibuktikan dengan Surat Perintah Nomor : 141/4268/SJ, Bersifat : Sangat Penting dengan Perihal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang di tujukan kepada seluruh Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia tertanggal 27 Juli 2020.

Dalam isi surat yang ditujukan Mendagri kepada seluruh Bupati/Wali Kota tersebut, pada inti pokoknya perintahkan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia untuk lakukan pembinaan terhadap para Kades-nya, serta untuk Kades wajib mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahkan bila Kades abai terhadap Surat Perintah yang ditujukan melalui Bupati/Wali Kota tersebut, Mendagri juga memuatkan sangsi-sangsi bila tidak patuh.

Dalam muatan isi Surat Perintah Mendagri tersebut juga menuntut Bupati/Wali Kota memberikan laporan hasil pelaksanaannya terhadap Mendagri Melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa.

Pada surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama: Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan perangkat desa sebagai Aparatur Pemerintah Desa yang mampu memberikan dukungan optimal kepada Kepala Desa dalam melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat.

Kedua: Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perangkat desa sebagai Aparatur Pemerintah Desa yang profesional adalah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia genap 60 (enam puluh tahun) sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan II/a sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Ketiga: Kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka dua, masih banyak yang belum dipahami dan ditaati oleh Kepala Desa, sehingga banyak terjadi tindakan Kepala Desa yang memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Keempat: Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara (Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh Bupati/Walikota jelas disebutkan dalam surat dua halaman tersebut.

Langkah-langkah tersebut adalah :
a. Melakukan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian diwilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pasal 5 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

  1. Adapun alasan perangkat desa berhenti karena alasan:
  • Meninggal dunia,
  • Permintaan sendiri; atau
  • Diberhentikan karena :
    – Usia telah genap 60 (enam puluh tahun); atau
    – Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima (5) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
    – Berhalangan tetap,
    – Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
    – Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

2. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Pada surat tersebut Mendagri menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf (b), kecuali telah diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 13 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Untuk mengefektifkan penegakan peraturan perundang-undangan Mendagri mdnginstruksikan Kepala Daerah (Bupati/Walikita) agar memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (4) huruf d dan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pada bagian akhir suratnya Mendagri minta Kepala Daerah (Bupati/Walikita) agar melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada angka empat diatas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

 


Comment