by

BANK BTN CABANG CILEGON DIDUGA SENGAJA SELEWENGKAN SUBSIDI KPR UNTUK MBR


> Bank BTN Cabang Cilegon menyalahi prosedur aturan verifikasi 

> Diduga BTN kongkalikong dengan Pengembang dan Dinas terkait dalam terbengkalainya penyaluran subsidi KPR kepada Debitur

SERANG, MIMBAR BANGSA –  Hak Debitur / Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Pada Perumahan Bumi Kendayakan Permai di Kecamatan Kragilan kabupaten Serang, Provinsi Banten, Hampir SIRNA   ditangan Bank BTN Cabang Cilegon sebagai Pelaksana dan Pengembang.

Jalan Perum BKP yang belum ada Pengerasan

Program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Untuk mendapatkan rumah murah dan segala yang terkandung didalamnya seperti Asuransi, Cash Boom, dll  ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah yang tertuang pada ketentuan Undang-undang, bahkan diduga diselewengkan oleh Bank Pelaksana dalam Hal ini Bank BTN cabang Cilegon juga Pengembang.

Warga (Debitur) membersihkan Saluran air yang Mampet

Debitur pada perumahan Bumi Kendayakan Permai yang terletak di Desa Kendayakan, kecamatan Kragilan, kabupaten SerangBanten, Merasa Dirugikan Karena tidak mendapatkan Asuransi dan Cash Boom pada Rumah Subsidi yang telah mereka beli, sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2014.

Jalan antar Gang

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menyatakan bahwa, Bentuk Asuransi yang MBR dapat memperoleh rumah subsidi Seperti:
Asuransi Kebakaran, Asuransi Jiwa, Asuransi ter-PHK itu sudah ter-Cover. Dan menyusul Asuransi Bencana Alam.

Salah seorang warga (Debitur) menuturkan bahwa, betapa ia kaget disaat proses akad kredit yang dilaksanakan di Bank BTN Cabang Serang Timur, Oleh Petugas tidak menjelaskan apa yang menjadi hak mereka seperti kedua hal yang sekarang meraka minta, yakni Asuransi dan Cash Boom tersebut, bahkan Salinan perjanjian kredit, baru diberikan 2 (dua) minggu setelah proses akad tersebut, apalagi Polis Asuransi yang tidak Kunjung berikan hingga saat ini. 

Yang Lebih memprihatinkan lagi pada Fasos-Fasum dan Sarana-Prasana pada perumahan ini sungguh menyayat hati,  JalanNya saja belum dikatakan Layak, karena belum dilakukan pengerasan. Selain itu, Debitur dibebankan biaya pembelian Mesin air sebesar Rp.100000 (seratus ribu rupiah). Dimana hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Bank BTN Cabang Cilegon sebagai Pelaksana ..? Ini jelas menyalahi peraturan yang telah ditetapkan dalam prosedur Verifikasi sebelum persetujuan diberikan kepada pihak pengembang.

Patut juga dipertanyakan Fungsi Bank Pelaksana dalam melaksanakan Verivikasi sebelum dilakukan perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dan pihak pengembang, karena sampai saat ini warga mengeluhkan buruknya sarana dan prasarana di dalam perumahan, seperti jalan Lingkungan yang belum berfungsi, saluran drainase yang tidak berfungsi berfungsi dan juga permintaan sejumlah uang kepada Debitur dalam pengadaan air bersih.

Mirisnya, semua hal di atas tidak kunjung dilakukan dan diberikan oleh Bank BTN Cabang Cilegon kepada para DEBITUR yang telah membeli rumah di Perumahan Bumi Kendayakan Permai ini, meskipun hal ini sudah berulangkali mereka tanyakan kepada Bank BTN cabang Cilegon sebagai Bank pelaksana namun tetap tidak diberikan hingga saatini, Tutur seorang Debitur berinisial FN.

Seorang Debitur pernah melakukan komunikasi kepada pihak BTN cabang Cilegon yang diterima oleh Mitha – Clm, Dan Agung, awalnya mereka mengatakan bahwa Polis Asuransi itu ada dan harus/wajib dimiliki oleh semua Debitur sesuai ketentuan undang-undang, namun hal ini kembali beliau bantah dengan kalimat Polis Asuransi pada rumah MBR telah ditiadakan dan hanya pada rumah komersial saja yang diberikan Asuransi tersebut, Rec. Jelas ini bertengtangan dengan ketentuan undang-undang.

Asuransi pada rumah MBR ini diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan hanya sekali seumur hidup, kalau ternyata Bank pelaksana tidak kunjung memberikan kepada debitur, maka patut dipertanyakan, apakah ada Kongkalikong antara Bank BTN, pengembang dan pihak yang terkait seperti Dinas Perizinan dan Dinas Pekerjaan Umum ( PU) sehingga tidak ada yang berani merespon, dan Hak Debitur ini sengaja dihilangkan ..?

Harapan Para Debitur di Perumahan Bumi Kendayakan Permai ini, agar ada audit dan pengawasan dari berbagai pihak yang terkait dalam Hal ini, teruma dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas terkait pada Kabupaten Serang, agar Anak Perusahaan yang pemerintah telah memberikan tidak diselewengkan oleh Pihak-pihak tertentu dan tepat sasaran seperti ketentuan Undang-undang. (FN)


Comment

Related Post