by

Aisha Weddings Bertentangan dengan Hukum, Tegas Menteri PPPA

Jakarta, Mimbar Bangsa – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan, promosi Aisha Weddings yang mengajak anak-anak untuk tidak takut menikah di usia muda melalui media sosial dan brosur, bertentangan dengan hukum.

Tindakan tersebut, kata Menteri Bintang, telah mengurangi upaya pemerintah dalam usaha menurunkan angka perkawinan anak yang dampaknya sangat merugikan anak, keluarga dan negara.


“Aisha Weddings yang mengampanyekan nikah di usia muda dan menjual jasa event organizer pernikahan, tidak mempedulikan nasib anak-anak Indonesia, sehingga kasus ini akan kami tindak lanjuti dengan serius,” tegas Bintang Puspayoga, melalui siaran pers, Rabu (10/2/2021).

Baca juga :  Jangan Baper Diajak Nikah Muda, Beresiko Kematian

Menteri Bintang mengatakan, promosi untuk nikah di usia muda yang dilakukan Aisha Weddings membuat geram Kementerian PPPA dan semua LSM yang aktif bergerak di isu perlindungan anak.

“Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat luas juga resah karena Aisha Weddings telah memengaruhi pola pikir anak muda, bahwa menikah itu mudah, padahal pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan Perkawinan diizinkan apabila perempuan dan laki-laki sudah berumur 19 tahun. Promosi Aisha Weddings tersebut juga telah melanggar dan mengabaikan pemerintah dalam melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016,” kata Menteri Bintang.

Baca juga :  Pernikahan Dini, Nikah Siri, Hingga Poligami, Aisha Wedding Diusut Polisi

Kementerian PPPA, lanjutnya, mempelajari kasus ini dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, beberapa kementerian/lembaga dan NGO.

“Saya juga berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Kapolri agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami khawatir, data pribadi anak-anak dan remaja yang tertarik dengan situs tersebut justru disalahgunakan dan mereka menjadi target tindakan pelanggaran hukum lainnya, seperti ekspolitasi seksual ekonomi kepada anak hingga perdagangan anak. Itu sebabnya kami akan melibatkan pihak aparat hukum agar anak-anak tidak menjadi korban,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang mengatakan, Kementerian PPPA selama ini sangat intensif melakukan kampanye Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak hingga ke tingkat desa. Isu penurunan angka perkawinan anak menjadi salah satu dari 5 isu prioritas arahan Presiden Joko Widodod kepada Kementerian PPPA.

Baca juga :  Jangan Baper Diajak Nikah Muda, Beresiko Kematian

Advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, kata Menteri Bintang, terus dilakukan pemerintah bersama seluruh stakeholders mengingat perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak.

“Namun, di masyarakat masih terdapat kelompok tertentu yang secara masif mengajak anak-anak untuk tidak takut menikah di usia muda, seperti promosi yang dilakukan Aisha Weddings melalui media sosial dan brosur,” katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Beritasatu




Comment