 |
| Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia dan Wakil Bupati Yusuf Nakhe didampingi Kepala Dinas Kesehatan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap unit ambulans yang terparkir di halaman kantor Dinkes Nias Selatan, Selasa (9/4/2025). (f:ist/mbg) |
MIMBARBANGSA.CO.ID — Kasus hilangnya mesin dan onderdil penting dari sejumlah unit mobil ambulans milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, hingga kini masih menggantung tanpa kejelasan hukum. Meski telah menjadi sorotan publik dan ramai diberitakan berbagai media, belum ada satu pun pihak yang dimintai pertanggungjawaban.
Kondisi ini menuai kritik dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Nias Selatan yang mempertanyakan sikap pasif aparat penegak hukum. Ketua GMKI Nias Selatan, Mikhael Halawa, secara tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap Polres Nias Selatan.
“Dengan ramainya pemberitaan media namun belum juga diproses oleh Polres Nias Selatan, kita patut menduga ada apa di balik ini?” ujar Mikhael kepada wartawan, Selasa, 9 April 2025.
Menurut GMKI, lambannya pengusutan perkara ini menjadi preseden buruk bagi pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan. Mereka menyebut ada indikasi pembiaran di internal Dinas Kesehatan yang tidak menunjukkan sikap tanggap terhadap kerusakan fasilitas vital seperti ambulans.
"Menurut pandangan kami, ini adalah bentuk pembiaran di internal Dinas Kesehatan yang tidak mampu menindaklanjuti dan tidak peduli dengan kondisi yang ada saat ini," tambahnya.
Mereka pun kembali mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini demi kepastian hukum dan pemulihan layanan publik.
“Kami berharap Polres Nias Selatan bisa mengusut tuntas persoalan ini hingga ditemukan titik terang,” tegas Mikhael.
Di tengah sorotan tajam tersebut, Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia bersama Wakil Bupati, Yusuf Nakhe melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Kesehatan pada Selasa sore (9/4). Dalam sidak tersebut, keduanya meninjau langsung sejumlah unit ambulans yang tampak rusak parah dan kehilangan komponen penting seperti mesin, ban, dan aki.
Langkah ini dinilai GMKI sebagai sinyal positif bahwa pimpinan daerah mulai memberikan perhatian terhadap masalah yang sebelumnya luput dari respons konkret.
“Kami menilai ada kepedulian dari pimpinan daerah terhadap isu yang sedang beredar, terutama pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apalagi dalam pidato mereka di Gedung DPRD Maret lalu, program ambulans 24 jam menjadi prioritas dalam 100 hari kerja pertama,” ungkap Mikhael.
Namun, di balik upaya pimpinan daerah, kinerja aparat penegak hukum—khususnya bagian intelijen—ikut menjadi sorotan. Dalam sistem Polri, satuan intelijen berfungsi sebagai mata dan telinga untuk mendeteksi berbagai gejala sosial, namun pada kasus ini, publik menilai tidak ada tindakan yang mencerminkan fungsi itu berjalan.
Saat dikonfirmasi, Kapolres Nias Selatan AKBP Ferry Mulyana hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp: “Tidak ada laporan polisi.”
Sementara itu, Dinas Kesehatan mengaku telah mencari keberadaan mesin-mesin tersebut ke sejumlah bengkel, namun hasilnya nihil. Sampai hari ini, publik belum mendapat jawaban pasti ke mana hilangnya peralatan penting tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Dengan pelayanan ambulans yang kini terganggu, masyarakat Nias Selatan masih harus menanggung beban akibat kelalaian yang belum tersentuh penegakan hukum. (wls/mbg)
