Jakarta, MimbarBangsa.co.id – Peraturan Presiden Momor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) yang disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini akan menciptakan iklim usaha yang sehat.
Dirjen HAM Kemenkumham, Dhahana Putra menyebut pengesahan tersebut sebagai wujud nyata pemerintah mendorong lebih lanjut nilai-nilai HAM di dunia bisnis. Dia pun meyakini pengesahan Stranas BHAM dapat berdampak positif terhadap dunia usaha nasional.
“Kami meyakini pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia oleh Bapak Presiden ini menunjukkan implementasi nilai-nilai HAM semakin dibutuhkan untuk menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan di tanah air,” ujar Dhahana, Selasa (3/10/2023).
Diungkapkan Dhahana, ada tiga strategi yang menjadi fokus Stranas BHAM. Pertama, peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis dan HAM. Kedua, pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM. Ketiga, penguatan mekanisme pemulihan yang efektif.
Dhahana menyebut, dari sejumlah dialog bersama pelaku usaha ditemukan implementasi HAM di dunia bisnis selaras dengan semangat environmental, social, and governance (ESG). Implementasi nilai-nilai HAM diyakini akan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha.
“Pada ujungnya memberikan competitive advantage bagi perusahaan untuk bersaing di pasar global,” tutur Dhahana.
Pembahasan draf Stranas BHAM pun telah berlangsung sejak 2016. Dalam pembahasannya, Kemenkumham turut menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, akademisi, dan termasuk asosiasi pelaku usaha yang tergabung dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM).
Di lain sisi, Menkumham Yasonna H Laoly turut menaruh perhatian khusus selama pembahasan draf Stranas BHAM. Dhahana membeberkan, Yasonna mendorong percepatan pembahasan serta membangun komunikasi intensif dengan kalangan pelaku usaha demi menghindari salah paham.
“Meskipun bukan pionir, tetapi kita menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang telah memiliki regulasi terkait bisnis dan HAM,” ungkap Dhahana.
