Jakarta, MimbarBangsa.co.id – Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, (6/4/2023).
Penangkapan Adil sudah dibenarkan oleh Kapolres Meranti AKBP Andi Yul, dengan menyebut Adil langsung dibawa ke Pekanbaru usai ditangkap KPK.
“Tidak dibawa ke kantor, langsung dibawa ke Pekanbaru. Ada (Bupati M Adil dibawa),” kata Andi Yul.
Sebagai catatan, Adil pernah membuat heboh pada awal Desember lalu saat menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi ‘iblis dan setan’.
Lontaran kalimat ini dipicu oleh kekesalannya karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang mestinya diterima didaerahnya.
Pasalnya, Adil menilai produksi minyak Kabupaten Meranti terus bertambah dan harga minyak dunia juga melonjak, tetapi penerimaanDBHhanya bertambah Rp700 juta menjadi Rp114 miliar tahun ini.
Adil mengungkapkan bahwa Meranti merupakan salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia. Daerah itu kata dia mampu memproduksi minyak mentah hingga 7.500 barel per hari saat ini, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barel
Kendati berlimpah minyak,Kepulauan Meranti merupakan kabupaten/kota dengan angka kemiskinan yang terbilang tinggi di Provinsi Riau.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),penduduk miskin di Kabupaten Meranti pada 2021 tercatat masih ada sebanyak 48,50 ribu orang.
Jumlah ini bertambah dibandingkan jumlah penduduk miskin di 2020, tetapi berkurang dibandingkan 2019.
Tercatat, pada 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Meranti tercatat sebanyak 47,10 ribu orang dan 2019 tercatat sebanyak 49,89 ribu orang.
Jika dilihat daripersentasenya, jumlah penduduk miskin Meranti pada 2021 sebesar 25,68% dari total penduduk Meranti.
Artinya, 1 dari 4 orang di Meranti terbilang miskin.Tingkat kemiskinan Meranti naik dari 2020 sebesar 25,28%, namun persentasenyaturun dari 2019, 26,93%.
Sebagai pembanding, pada 2021, tingkat kemiskinan Provinsi Riau hanya berkisar 7% dan nasional 9,71%.
Kabupaten Meranti juga menerima manfaat dari belanja Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) di wilayahnya. Total belanja K/L tersebut sebesar Rp137,99 miliar (2019), Rp154,59 miliar (2020), Rp118,03 miliar (2021), dan Rp120,41 miliar (2022).
Namun, sejak 2016, rata-rata serapan belanja hanya 82,11%Per 9 Desember 2022, anggarannya baru terealisasi 62,49%.
Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Meranti belum optimal mengelola anggaran terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi (yaitu) 25,68%.
Pada akhirnya, rendahnya belanja suatu daerah malah akan menyulitkandaerahnyaberkembang dan menghambat penciptaan kesejahteraan pada masyarakat.
