Jakarta, MimbarBangsa.co.id – Kementerian Agama Kemenag tengah melakukan penjajakan akomodasi di Arab Saudi guna meredakan kisruh biaya haji. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief. Saat ini, tim dari Kemenag tengah berada di Arab Saudi guna menegosiaskan harga hotel bagi calon jamaah haji.
“Mudah-mudah kita bisa tetap bernegosiasi dan menemukan titik temu harga untuk akomodasi,” kata Hilman Latief dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Menurut Hilman, delegasi haji dari berbagai negara sedang berada di Tanah Suci untuk penjajakan akomodasi. Kondisi tersebut membuat persaingan mendapatkan hotel yang akomodatif menjadi sangat kompetitif.
Menurut dia, aturan Arab Saudi yang mulai memberikan kuota normal penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah/2023 Masehi, membuat permintaan terhadap hotel menjadi tinggi.
Dijelaskan, saat timnya baru selesai melakukan pengecekan hotel, tak lama berselang ada delegasi dari negara lain yang juga melakukan hal serupa. Hal tersebut menandakan bahwa persaingan untuk mendapatkan hotel sangat tinggi.
“Ini menjadikan persaingan kita di dalam mendapatkan hotel cukup ketat. Sangat kompetitif, karena permintaannya tinggi sekali,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, sengaja memanggil Kemenag dan stakeholder terkait, seperti Garuda Indonesia, Saudi Airline, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia, terkait pembiayaan penerbangan.
“Acara rapat kita pada hari ini nanti yang kita butuhkan berupa kesimpulan sementara, belum keputusan panja, masih kesimpulan dalam hal rekomen. Oleh karena itu, kami masih ingin mendengarkan penjelasan dari berbagai mitra kita terkait, sehingga nanti dalam perjalanan mengunjungi Arab Saudi kita bisa memperjelas titik-titik,” kata Marwan.
Dengan begitu, DPR dan pemerintah memiliki catatan dan rekomendasi untuk persiapan kunjungan kerja ke Arab Saudi guna mengecek komponen biaya haji.
“Rekomendasi ini dua sasaran. Satu untuk pemerintah, kedua untuk anggota panja DPR sendiri,” ujar Marwan.
Terkait usulan biaya Haji sebesar Rp 69 juta yang dibebankan kepada setiap calon jemaah, Marwan mengatakan hal itu cukup mengejutkan. Maka dari itu, pihaknya mengupayakan biaya haji yang rasional dan sesuai dengan harapan masyarakat.
