Jakarta, MimbarBangsa.co.id — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan kalangan buruh akan melakukan gerakan mogok nasional bulan November atau Desember mendatang. “Mogok nasional dalam arti mogok kegiatan produksi secara total,” ujar Said ketika ditemui di sela-sela demo buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 6 September 2022.
Said menjelaskan, penolakan terhadap kenaikan harga BBM akan terus dilakukan oleh kalangan buruh. Aksi-aksi lanjutan akan dilaksanakan tuntutan para buruh agar pembatalan kenaikan harga tersebut tak direspons pemerintah.
Demo buruh di depan Gedung DPR hari ini diikuti sekitar 1.500-an orang. Aksi tersebut diperkirakan berlangsung hingga pukul 15.00. Di daerah-daerah, demo juga digelar di 20-an provinsi. Para buruh, kata Said, menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan kantor-kantor gubernur.
Untuk memasifkan gerakan, Said juga menyerukan gerakan perlawanan masyarakat melalui media sosial. Presiden Partai Buruh itu percaya jika Presiden Jokowi akan mendengar suara mereka.
“Kita pernah menang di JHT, kita pernah menang di BPJS,” kata Said. “Presiden butuh mendengar suara kita,” ucapnya.
Kalangan pengusaha belum siap
Sebelumnya, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mewanti-wanti pemerintah soal kenaikan harga BBM yang bakal berdampak besar terhadap inflasi. Data BPS menunjukkan kenaikan harga BBM pada 2005 telah mendorong inflasi hingga 17 persen.
Sedangkan pada tahun 2013, kenaikan harga BBM mendongkrak inflasi hingga 8,38 persen dan pada 2014 inflasi naik 8,36 persen. “Kenaikan bahan pangan yang tinggi ini akan turunkan (daya beli), makanya harus di-boost dengan insentif,” kata Shinta pekan lalu.
Ia juga menilai rencana kenaikan harga BBM ini bukan pada waktu yang tepat ketika sektor usaha baru mulai pulih. Sebab, kata dia, selama ini pengusaha juga telah mengeluarkan biaya produksi yang tinggi akibat pandemi dan situasi global.
“Yang jelas kalau ditanya, kita enggak siap sekarang. Yang jelas waktunya bukan sekarang,” kata Shinta kala itu. Meski begitu, ia paham dengan langkah pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM bersubsidi karena dampak kenaikan harga minyak dunia yang membebani APBN negara.
Sumber; Tempo. co
