Nias Barat, MimbarBangsa.co.id– Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA. 2020 yang dirilis sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2021, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 tentang Kelebihan bayar biaya perjalanan Dinas pada 20 OPD di Kabupaten Nias Barat telah ditindaklanjuti oleh masing-masing yang terkait. (Minggu, 01/05/2022).
Sementara itu, terdapat beberapa berita di Media Online mengesankan hal itu sebagai indikasi korupsi Pemerintahan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu yang baru mulai menjabat pada Bulan April Tahun 2021, sementara temuannya BPK itu LKPD TA. 2020.
Sekretaris Dinas Kominfo Nias Barat Sonifati Zebua M.M saat dihubungi oleh awak media di ruang kerjanya pada hari Kamis (28/04/2022) menjelaskan bahwa pemberitaan salah satu media online terhadap kelebihan pembayaran perjalanan Dinas pada 20 OPD di Kabupaten Nias Barat sesuai Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) BPK RI Tahun 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020, tidak fair dan seolah menjelekkan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu.
“Itu tidak bisa dikategorikan sebagai unsur korupsi, karena sudah dikembalikan oleh masing-masing yang bersangkutan, walaupun sesuai informasi dari Inspektorat, ada beberapa yang belum mengembalikan secara lunas, tetapi dicicil, sesuai hasil putusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MTPTGR)”, jelas Sekdis Kominfo kepada awak media.
Iapun menduga hal itu, sengaja dihembuskan oleh oknum wartawan salah satu media Online yang ingin agar nama baik Bupati Nias Barat terkesan jelek di muka Publik, sementara Bupati Khenoki Waruwu telah serius dan sungguh-sungguh memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Nias Barat.
Harapannya, agar masyarakat tidak terkecoh dengan berita liar, tetapi lebih melihat kebenaran yang sesungguhnya, bahwa pemerintah telah bekerja dengan benar dan serius untuk Soguna ba Zato. @ARL-Nb