Nias Barat, MimbarBangsa.co.id– Ketua DPRD Nias Barat Evolut Zebua menyampaikan pandangan dan Apresiasinya terhadap Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. (Selasa, 17/05/2022).
LHP tersebut diterima oleh Bupati Nias Barat bersama Ketua DPRD Nias Barat di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara di Medan yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK Sumut. (Jumat, 13/04/2022).
Evolut menilai bahwa Opini WTP merupakan sebuah Prestasi yang diraih ketika penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan.
Ia berpandangan bahwa hal itu merupakan proses panjang karena sebelumnya Nias Barat pernah meraih Opini yang setingkat lebih rendah yaitu Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun menurutnya ini menjadi luar biasa karena baru kali ini Nias Barat mendapat WTP dibawah kepemimpinan Bupati Khenoki.
“Sebenarnya Opini WTP ini adalah Prestasi yang biasa yang semestinya diraih oleh Pemerintah Daerah, tetapi hal yang luar biasanya karena baru kali ini diraih dibawah kepemimpinan Bupati Khenoki, ini memang tidak terlepas dari ketegasan kepemimpinan Bupati untuk menindaklanjuti LHP BPK dan juga Kerjasama lembaga DPRD untuk mengawasi setiap Proses Perencanaan dan Pelaporan yang berisi rekomendasi DPRD”, Ujar Evolut Zebua yang merupakan Politisi Senior dan Ketua DPC PDIP Nias Barat.
Ia mengatakan bahwa dengan proses panjang yang dilalui dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti temuan BPK maka semakin mengecil tingkat pelanggaran atau temuan sehingga memperoleh Prestasi.
Atas Opini WTP tersebut menurut Evolut, Pemkab Nias Barat akan mendapat reward atau penghargaan berupa dana insentif daerah dari Kemenkeu.
“Ya, inikan Prestasi. Biasanya pasti mendapatkan reward berupa dana insentif daerah senilai puluhan miliar rupiah, jadi ini penting dipertahankan dan ditingkatkan”, imbuhnya. @ARL
