by

SYAMSUDDIN: Tunda Penerbitan Kembali Ijin PT. FIQRI PUTRA PERTAMA sebelum Hak Debitur Terpenuhi


SERANG, MIMBAR BANGSA – Pada Bulan Oktober 2020 tepatnya pada hari Rabu 14, salah seorang warga Perumahan Bumi Kendayakan Permai yang juga Wartawan Media MimbarBangsa.co.id Bertemu dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Serang SYAMSUDDIN. SH., M.si. warga tersebut menyampaikan  keluhan terkait keluhan Warga yang belum terpenuhi Oleh Pengembang PT. FIQRI PUTRA PERTAMA, diantaranya yang mencangkup Fasos-Fasum, dan Sarana-Prasana

Kadis SYAMSUDDIN dan salah seorang warga BKP 

Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 / PRT / M / 2016, tentang Kemudahan Dan / atau Bantuan perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.


Pada kesempatan itu warga menyampaikan kepada Kadis bahwa ada beberapa yang belum terpenuhi didalam prosesnya, pada perumahan Bumi Kendayakan Permai ini, di antaranya:
Jalan belum seluruhnya dilakukan pengerasan, Warga dimintai sejumlah uang pengadaan air bersih, Tempat pembuangan sampah (TPS) yang masih berada didalam Permukiman warga, (Tidak Sesuai Rencana lokasi), Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tidak layak,
Fasilitas Umum yang belum ada, Polis Asuransi tidak diberikan kepada Debitur, Jelas ini melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga warga pada perumahan tersebut merasa kecewa karena dirugikan.

Sekaligus Pada kesempatan itu Wartawan MimbarBangsa.co.id berkonfirmasi beberapa Hal Lainnya yang di Rasa janggal pada keterangan dari pengembang (Youmidin) pada perumahan Bumi Kendayakan Permai, alasan terkait belum terpenuhinya hak Debitur pada perumahan tersebut. Keterangan dari Pengembang yang dikonfrontir yakni Besaran Uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 600Jt (Enam ratus juta rupiah) dalam pengurusan ijin pada perumahan tersebut.

Pada saat itu juga Kadis SYAMSUDDIN Langsung memanggil beberapa jajarannya Guna memperjelas dan meluruskan segala informasi yang terkait kepengurusan ijin pada PT. FIQRI PUTRA PERTAMA.

Memerintahkan Jajarannya agar segera mengecek lokasi PT. FIQRI PUTRA PERTAMA beroperasi, dan Menunda Penerbitan Ijin Kembali, pada PT FIQRI PUTRA PERTAMA sebelum hak para Debitur terpenuhi, agar segala pekerjaan pada tahap pertama selesai, dan tidak mengganggu pekerjaan pada tahap kedua baru kemudian.

SYAMSUDDIN juga menjelaskan bahwa secara spesifik tidak mengenal pengembang yang bernama Youmidin dan juga tidak mendengar atau tidak melihat kerugian yang dikeluarkan atau dikeluarkan oleh PT. FIQRI PUTRA PERTAMA dalam pengurusan Ijin pada perumahan tersebut.

Disini kami bekerja secara transparan sesuai Prosedur yang ada, tidak ada pemberlakuan khusus kepada pihak yang mengatur Ijin di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu kabupaten Serang ini, semuanya sama. Tegasnya.

Dari ketarangan Kadis diatas Jelas meminta pengembang PT. FIQRI PUTRA PERTAMA segera menyelesaikan segala pembangunan yang seharusnya sesuai dengan yang disampaikan pada perencanaan sebelumnya, agar tidak terganggu proses pekerjaan selanjutnya, dan seluruh Hak Konsumen (Debitur) terpenuhi sesuaui ketentuannya. (FN)


Comment